Ia berkomitmen untuk berkoordinasi agar 61 desa dampingan di Jawa Tengah juga masuk dalam prioritas program Kemensos. Selain itu, keterlibatan perguruan tinggi juga di harapkan untuk membantu intervensi persoalan kemiskinan, lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat desa.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jawa Tengah, Gunawan Sudarsono, menjelaskan kegiatan ini tidak hanya mengevaluasi pelaksanaan desa dampingan tahun 2025 dan rencana 2026, tetapi juga menjadi ajang publikasi panduan pelaksanaan program satu perangkat daerah satu desa dampingan menuju desa yang lebih berdaya.
“Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan peran CSR perusahaan maupun perguruan tinggi dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya melalui program desa dampingan,” ujarnya.
Sebagai informasi, sejak 2019 hingga 2025, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan 452 desa dampingan di 18 kabupaten prioritas. Berbagai program intervensi telah dilaksanakan, di antaranya pembangunan 4.636 unit rumah tidak layak huni (RTLH), 7.523 unit jamban, serta penyediaan listrik murah bagi 1.292 kepala keluarga. Program lain meliputi pembangunan jaringan air bersih, sarana prasarana umum, infrastruktur jalan dan jembatan desa, hingga program sosial di bidang pendidikan.
Seluruh intervensi tersebut di dukung oleh total anggaran sebesar Rp129.066.557.674. Yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi Jawa Tengah, APBD kabupaten, Dana Desa, BLUD, BAZNAS/UPZ, CSR perusahaan, serta dukungan komunitas. Melalui sinergi multipihak ini, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan peningkatan kualitas hidup masyarakat desa secara berkelanjutan. Serta penguatan pembangunan manusia dalam jangka panjang. (**)
