SEMARANG, smpantura – Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen meminta para bupati dan wali kota di Jawa Tengah untuk lebih serius dalam memperkuat layanan perlindungan bagi perempuan dan anak di wilayah masing-masing. Upaya tersebut dapat dilakukan, salah satunya, dengan memaksimalkan peran dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).
“Mohon atensinya para bupati dan walikota, terutama yang UPTD-nya belum lengkap. Untuk staf, saya rasa bisa memfungsikan kawan-kawan ASN yang lain. Intinya, koordinasi harus diperkuat agar penanganan kasus ini bisa lebih masif dan tuntas,” kata Taj Yasin saat acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Jawa Tengah Tahun 2026, di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Jumat, 6 Februari 2026.
Ia menekankan, penanganan kekerasan perempuan dan anak merupakan kerja lintas sektoral yang harus melibatkan Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan, terutama untuk pendampingan psikologis.
Tokoh yang akrab disapa Gus Yasin ini menyarankan agar daerah menyiasati keterbatasan sumber daya manusia (SDM), dengan memfungsikan ASN dari unit lain untuk mengisi kekosongan staf di UPTD PPA.
Selain itu, Wagub juga meminta agar setiap kasus yang belum tertangani segera dilaporkan melalui kanal komunikasi pemerintah agar bisa segera di intervensi.
Kepala Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah, Ema Rachmawati mengatakan, banyak daerah yang sudah memiliki peraturan bupati dan struktur organisasi UPTD PPA. Namun fungsinya belum optimal, karena tidak adanya staf pelaksana.
Ema mengungkapkan kendala utama ada pada kemampuan anggaran daerah untuk merekrut tenaga utama seperti psikolog, peksos (pekerja sosial), dan tenaga hukum. Kondisi ini membuat penanganan korban sering kali mengalami kendala koordinasi.
