BATANG, smpantura – Wacana perubahan sistem pemilihan kepala daerah melalui pilkada langsung saat ini sedang menghangat. Ini tidak lepas dari beberapa partai politik yang mengusulkan pemilihan kepala daerah baik gubernur, bupati, maupun walikota dikembalikan melalui mekanisme Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Batang, Nur Cahyaningsih mengatakan perlunya meninjau ulang kembali sistem Pilkada. Ini karena sistem Pilkada langsung memiliki kelemahan, terutama pada tingginya ongkos politik yang di tanggung oleh calon bupati, wali kota, maupun gubernur.
”Menurut kami, kita harus berani melakukan perubahan sistem jika sistem yang di jalankan sekarang itu banyak sisi negatifnya. Untuk itu, kami mendukung mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD dan tidak lagi di pilih langsung oleh masyarakat,” ujarnya, Kamis (1/1).
Nur Cahyaningsih menjelaskan, Partai Gerindra telah melakukan kajian internal mengenai perubahan sistem pilkada. Dari hasil kajian yang ada, pemilihan kepala daerah perlu di rubah di pilih melalui DPRD untuk menekan biaya politik. Menurutnya, skema tersebut berpotensi menghadirkan efisiensi dalam berbagai aspek penyelenggaraan pilkada.
”Gerindra melihat pemilihan kepala daerah melalui DPRD bisa di lakukan dengan lebih efisien. Efisiensi tersebut mencakup proses penjaringan calon dan mekanisme pelaksanaan. Hingga penghematan anggaran dan biaya politik,” tegasnya.
Ia menyinggung besarnya dana hibah dari APBD yang di alokasikan untuk pilkada dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2015, anggaran pilkada tercatat hampir Rp7 triliun dan terus meningkat signifikan hingga melampaui Rp 37 triliun pada pelaksanaan pilkada 2024. Menurutnya, anggaran sebesar itu seharusnya dapat di alihkan untuk program-program yang lebih produktif. Terutama yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat.
