“Pejabat-pejabat di pusat harus kita tarik untuk ikut membangun Jawa Tengah,” ujarnya.
Selain itu, ia juga mendorong DPRD kabupaten/kota untuk memperkuat konsolidasi dengan kepala daerah masing-masing, guna mempercepat realisasi program pembangunan.
“Segera rapatkan barisan dengan bupati dan wali kota agar pembangunan berjalan lebih cepat dan terarah,” tegasnya.
Ahmad Luthfi menekankan bahwa kolaborasi politik di Jawa Tengah harus di landasi nilai kearifan lokal. “Napas Jawa Tengah adalah tepa slira dan rangkulan,” kata Luthfi.
Sementara itu, Ketua DPRD Jawa Tengah, Sumanto, menegaskan, DPRD memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan setiap kebijakan pembangunan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“DPRD berperan penting dalam mengawal kebijakan pembangunan agar benar-benar meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah,” ujarnya.
Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Abdul Munir, menyampaikan, persoalan belum cairnya bantuan penanganan bencana di Kecamatan Petungkriyono, meskipun dokumen awal dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah di terima.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Ahmad Luthfi langsung menghubungi Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto untuk mengonfirmasi kendala pencairan bantuan. Dalam percakapan itu, Suharyanto memastikan proses tersebut akan segera di tindaklanjuti.
Forum ini di harapkan dapat memperkuat konsolidasi antara eksekutif dan legislatif di Jawa Tengah, sekaligus mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berdampak langsung bagi masyarakat. (**)
