SEMARANG, smpantura – Setiap memasuki tahun ajaran baru, persoalan serupa kembali muncul. Tidak semua anak mendapat ruang di sekolah yang diharapkan, menyisakan kecemasan orang tua dan harapan siswa yang ingin tetap melanjutkan pendidikan.
Di Jawa Tengah, persoalan itu tidak hanya dibaca sebagai urusan angka daya tampung, melainkan sebagai soal keberlanjutan masa depan. Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen melihatnya sebagai tanggung jawab negara untuk memastikan pintu sekolah tidak tertutup hanya karena keterbatasan ekonomi.
Ahmad Luthfi memilih jalan memperluas akses. Melalui Program Sekolah Kemitraan, Pemprov Jateng membuka pintu-pintu sekolah swasta bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, tanpa memungut biaya kepada orang tua.
“Pendidikan adalah investasi masa depan. Negara harus hadir memastikan anak-anak tetap bersekolah. Ini gratis bagi siswa miskin di sekolah swasta yang ditunjuk,” ujar Ahmad Luthfi.
Skema ini sederhana, namun berdampak luas. Pemerintah menggandeng SMA dan SMK swasta, lalu menempatkan siswa dari keluarga miskin di sekolah-sekolah tersebut. Seluruh pembiayaan ditanggung pemerintah daerah. Sekolah mitra dilarang menarik pungutan tambahan ke peserta didik.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah, Sadimin, mengatakan, kebijakan itu lahir dari realitas di lapangan dan arahan langsung dari Gubernur Ahmad Luthfi untuk mempercepat pemerataan layanan pendidikan. Daya tampung SMA dan SMK negeri belum mampu mengimbangi jumlah lulusan SMP yang terus bertambah setiap tahunnya.
“Daripada anak-anak tidak tertampung, kami memperluas kapasitas dengan menggandeng sekolah swasta,” kata Sadimin.
