Gubernur menegaskan, pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten dan kota akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi infrastruktur jalan menjelang Idulfitri dan puncak arus mudik. Evaluasi itu di lakukan mengacu pada roadmap pembangunan infrastruktur yang telah ditetapkan.
“Menjelang Idulfitri dan arus mudik, kita akan lakukan evaluasi. Sesuai roadmap 2025, infrastruktur harus mantap. Jalan provinsi dan jalan kabupaten harus clear dari public complain,” tegasnya.
Menurut dia, kepastian kondisi jalan juga menjadi bagian penting dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Infrastruktur yang andal di butuhkan untuk mendukung kawasan industri, pariwisata, serta pengembangan pusat-pusat ekonomi baru, termasuk Solo Raya yang tengah di dorong sebagai kawasan aglomerasi ekonomi.
Sementara itu, untuk jalan desa dan jalan lingkungan, Ahmad Luthfi menegaskan, kewenangan perbaikan berada di tangan pemerintah kabupaten dan kota. Meski demikian, koordinasi lintas pemerintah daerah tetap dilakukan agar persoalan infrastruktur dasar tidak menghambat pertumbuhan ekonomi.
“Untuk jalan desa dan lainnya, itu menjadi kewenangan dan prioritas masing-masing bupati dan wali kota,” katanya.
Gubernur berharap, percepatan perbaikan jalan dan penguatan koordinasi antarwilayah mampu menjaga konektivitas Jawa Tengah. Dengan demikian, mobilitas masyarakat, distribusi logistik, serta aktivitas investasi dan pariwisata dapat berjalan optimal, khususnya menjelang momentum Lebaran. (*)
