Angka ini menjadi bukti ketika kebijakan berjalan searah, dampaknya bisa berlipat ganda. Ini menunjukkan efektivitas sinergi pusat–daerah yang berjalan seiringan. Capaian ini sangat luar biasa, lantaran mampu mengurangi angka backlog 1,3 juta lebih sebelumnya.
“Dari sisi APBD Provinsi Jawa Tengah, target 17.510 unit terealisasi sepenuhnya,” ujar Boedyo, Sabtu, 27 Desember 2025.
Menariknya, kata dia, kebijakan provinsi tidak hanya berorientasi pada kepemilikan baru, tetapi lebih menekankan peningkatan kualitas hunian. Dari total tersebut, 340 unit berupa pembangunan baru, sementara 17.170 unit di fokuskan pada renovasi dan peningkatan kelayakan rumah. Pendekatan ini mencerminkan keberpihakan pada kebutuhan riil masyarakat. Terutama kelompok rentan yang telah memiliki rumah namun belum layak untuk dihuni.
Komitmen serupa juga datang dari pemerintah kabupaten/kota melalui kontribusi APBD. Dari target 6.776 unit, realisasi mencapai 12.830 unit, hampir dua kali lipat. Dukungan CSR dan Baznas melampaui target, dengan capaian 4.012 unit dari target awal 2.070 unit. Ini menandakan meningkatnya kesadaran dunia usaha dan lembaga sosial dalam agenda perumahan rakyat. Mereka tak lagi berdiri di pinggir, tetapi ikut masuk dalam pusaran solusi.
Namun, capaian paling mencolok justru lahir dari masyarakat sendiri. Partisipasi warga tercatat mencapai 219.524 unit, di tambah validasi dan pemutakhiran data sebanyak 6.184 unit.
“Fakta ini memperlihatkan bahwa kebijakan pemerintah tidak berjalan top down, melainkan memantik gotong royong dan kesadaran kolektif warga untuk memperbaiki kualitas hidupnya sendiri dengan dukungan negara,” tutur Boedyo.
