BREBES, smpantura – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Brebes, mengundang Universitas Peradaban (UPB) Bumiayu, Senin (12/1/2026). Undangan ini terkait rapat terbatas bersama perwakilan aparat. Yakni, untuk menyikapi polemik penggunaan nomenklatur Kabupaten Brebes Selatan pada atribut kegiatan akademik di lingkungan kampus.
Plt. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Brebes, Mochammad Reza Prisman menjelaskan, rapat ini merupakan bagian dari upaya pembinaan dan pencegahan dini. Guna menjaga stabilitas sosial, dan memastikan seluruh elemen masyarakat memiliki pemahaman yang sama terhadap proses kebijakan yang sedang berjalan.
“Kesbangpol mengambil inisiatif mengundang pihak universitas. Langkah ini agar persoalannya dapat di klarifikasi secara terbuka dan di selesaikan melalui dialog yang konstruktif. Sehingga tidak berkembang menjadi polemik yang berkepanjangan,” ujar Reza.
Dampak Sosial
Dia mengungkapkan rapat tersebut di hadiri perwakilan dari Polres Brebes, Kodim 0713 Brebes, dan Badan Intelijen Negara (BIN). Dalam forum itu di bahas dampak sosial dari penggunaan nomenklatur wilayah yang belum di tetapkan secara resmi. Selain itu, terkait pentingnya menjaga peran dunia pendidikan, agar tetap netral dan berorientasi pada kepentingan publik.
“Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes tidak menolak aspirasi pemekaran wilayah. Namun seluruh proses harus berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dunia akademik diharapkan menjadi mitra strategis pemerintah dalam memberikan edukasi yang objektif kepada masyarakat,” ungkapnya.
Menanggapi undangan dan arahan tersebut, perwakilan Universitas Peradaban Bumiayu, Lukman, dalam rapat menyampaikan klarifikasi dan permohonan maaf kepada Pemerintah Kabupaten Brebes. Ia juga menyatakan sikap kooperatif dan komitmen untuk meningkatkan kehati-hatian dalam setiap aktivitas akademik.
