SEMARANG, smpantura – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkomitmen mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat tanpa mengabaikan upaya menjaga ketahanan pangan. Sinergi lintas sektor di nilai krusial untuk menekan angka kekurangan rumah yang hingga kini masih cukup besar.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mendorong seluruh pemangku kepentingan, termasuk Real Estate Indonesia (REI) dan Himpunan Pengembangan Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra), untuk bergerak lebih cepat dalam memenuhi kebutuhan perumahan rakyat. Namun demikian, ia menegaskan bahwa lahan sawah di lindungi (LSD) harus tetap di jaga dan tidak boleh di alihfungsikan.
Menurut Gubernur, pada awal 2025 backlog perumahan di Jawa Tengah mencapai 1.332.968 unit. Sepanjang tahun berjalan, sebanyak 274.514 unit telah tertangani, sehingga masih tersisa sekitar 1.058.454 unit yang perlu di selesaikan.
“Ini PR yang harus kita keroyok bersama-sama dengan menggandeng REI termasuk asosiasi rumah yang lain,” kata Luthfi saat menghadiri pembukaan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) DPD REI Jateng di Wisma Perdamaian, Semarang, Rabu, 11 Februari 2026.
Menurutnya, dari total backlog tersebut, terdapat kebutuhan mendesak akan rumah layak huni yang berkorelasi langsung dengan upaya pengentasan kemiskinan di Jawa Tengah. Pemprov Jateng telah menjalankan program bantuan rumah tidak layak huni (RTLH), baik melalui rehabilitasi maupun pembangunan rumah baru bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem.
Kebutuhan Hunian
Di sisi lain, kebutuhan hunian tetap bagi masyarakat berpenghasilan rendah juga menjadi fokus. Untuk itu, peran pengembang dan asosiasi perumahan dinilai strategis dalam menyediakan rumah yang sesuai kebutuhan dan kemampuan daya beli masyarakat, sekaligus mendukung program nasional 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
