TEGAL, smpantura – DPRD Kota Tegal meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ikut ambil peran dalam pengawasan pelaksanaan program makanan bergizi gratis atau MBG.
Hal itu di sampaikan Anggota Komisi I DPRD Kota Tegal, Moh Sefrudin, saat melakukan kunjungan kerja ke Disdikbud, Senin 12 Januari 2026.
Menurut Sefrudin, meski Disdikbud tidak masuk sebagai pelaksana utama MBG, keterlibatan dinas tetap di perlukan, terutama dalam monitoring di sekolah-sekolah.
“Disdikbud memang tidak masuk langsung dalam program MBG. Tapi setidaknya bisa bersama Komisi I turun melakukan monitoring,” kata Sefrudin.
Sefrudin menilai, pengawasan penting di lakukan untuk memastikan makanan yang di bagikan kepada siswa benar-benar layak dan sesuai dengan tujuan program, yakni pemenuhan gizi anak.
“Yang kita lihat itu sederhana, wajar atau tidak makanan yang di terima anak-anak,” ujar Sefrudin.
Politisi Partai Gerindra itu juga mengungkapkan soal besaran anggaran MBG yang di terima pengelola, yakni Rp 6 juta per hari. Dengan angka tersebut, Sefrudin menilai tidak ada alasan bagi pengelola untuk menekan kualitas demi keuntungan.
“Dengan anggaran Rp 6 juta per hari, seharusnya tidak perlu mencari untung. Tapi di lapangan, saya sering melihat nilainya hanya sekitar Rp 6 ribu sampai Rp 7 ribu per porsi,” ungkap Sefrudin.
Sefrudin menambahkan, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan ruang dan keleluasaan anggaran kepada pihak ketiga atau pengusaha yang mengelola program MBG. Karena itu, Sefrudin menekankan pentingnya kejujuran dalam pengelolaan anggaran.
“Kalau di hitung Rp 10 ribu per porsi, ya makanan yang di berikan harus sepadan. Jangan di kurangi,” tegas Sefrudin.
