“Manfaatnya besar. Pemerintah Provinsi Jateng dengan masing-masing perguruan tinggi sudah memiliki tujuan saling memberikan kemanfaatan,” kata Wahid.
Keuntungan
Menurutnya, Pemprov mendapat keuntungan besar, yakni dukungan tenaga ahli dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan. Selain itu, program bisa dipetakan berdasarkan wilayah dan kompetensi kampus. Masalah stunting di Banyumas, misalnya, ditangani Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed). Persoalan Wonogiri dan Sragen diserahkan ke Universitas Sebelas Maret (UNS). Di tengah keterbatasan anggaran, kolaborasi ini menjadi solusi yang efisien.
Gus Yasin menegaskan, kerja sama dengan kampus bukan formalitas MoU belaka. Yang dibangun adalah kerja tematik untuk mengawal pembangunan desa, pertanian, UMKM, kesehatan, hingga air bersih. “Tahun 2025 kita gandeng 44 kampus. Tahun berikutnya, semua perguruan tinggi di Jawa Tengah akan kita libatkan,” katanya.
Langkah ini bahkan mendapat apresiasi dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Menurutnya, kolaborasi pemerintah daerah dan kampus adalah cara cerdas memastikan kebijakan publik tidak lahir dari intuisi semata.
“Ini good idea, good move. Kenapa? Supaya kalau kita bikin kebijakan itu bukan feeling-feeling-an, tapi benar-benar berdasarkan studi,” ujar Tito dalam forum nasional di Semarang.
Di Jawa Tengah, pembangunan kini tak lagi berdiri sendiri di balik meja birokrasi. Ia hidup di ruang kelas, laboratorium, dan desa-desa. Ketika kampus turun tangan, kebijakan pun menemukan pijakan ilmiahnya. Lebih akademik, lebih efisien, dan lebih membumi. Pembangunan tak lagi sekadar deretan program, melainkan jejak pengetahuan yang menyentuh kehidupan warga. Ia meninggalkan arah yang lebih jelas bagi masa depan. (**)
