Hasilnya mulai terasa. Sepanjang 2025, kampus-kampus tersebut telah terlibat aktif dalam 29 program gubernur. Dinas Perumahan, misalnya, menggandeng 15 universitas melalui KKN Tematik untuk mengawasi program RTLH. Mahasiswa turun langsung memverifikasi kondisi rumah warga miskin, memastikan bantuan tidak salah alamat.
Di sektor kesehatan, perguruan tinggi swasta membantu Dinas Kesehatan menyosialisasikan sensus kesehatan dan program Speling. Sementara di wilayah rawan bencana, BPBD bekerja sama dengan 24 perguruan tinggi untuk mitigasi dan penanganan bencana. Menggabungkan peta risiko, kajian ilmiah, dan kesiapsiagaan masyarakat.
Target Kerjasama
Kolaborasi ini, menurut Yasip, baru permulaan. Ke depan, targetnya bukan hanya 29, melainkan seluruh 136 program kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah periode 2025-2030. Pada 2026, giliran 72 perguruan tinggi swasta lain yang akan menyusul bergabung.
“Harapan kami, kerja sama ini juga di tiru pemerintah kabupaten dan kota. Supaya strategi pembangunan sejalan, dan kampus benar-benar menjadi mitra daerah,” ujarnya.
Bagi Wakil Ketua Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) Jawa Tengah, Dr Wahid Abdulrahman, langkah ini bukan sekadar inovasi administratif, melainkan sejarah baru dalam tata kelola pemerintahan daerah. Setiap kampus di beri keleluasaan memilih program sesuai potensi, wilayah, dan keahliannya. Menciptakan hubungan yang saling menguntungkan.
Beberapa program unggulan lahir dari skema ini. Universitas Diponegoro (Undip), misalnya, mengembangkan program desalinasi untuk mengolah air payau menjadi air siap minum bagi masyarakat pesisir. Di Kudus, mahasiswa KKN di libatkan dalam pengawasan RTLH yang di luncurkan langsung Gubernur Ahmad Luthfi. Penanganan stunting, cek kesehatan gratis, hingga pelayanan Speling di jalankan bersama sejumlah kampus.
