Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci. Pemerintah kabupaten/kota didorong aktif, bukan hanya melalui kebijakan, tetapi juga penguatan kelembagaan dan dukungan OPD setempat. Perguruan tinggi pun dilibatkan melalui program KKN, agar gagasan akademik bersua langsung dengan realitas sosial di kecamatan.
Ke depan, Pemprov Jateng menargetkan seluruh 576 kecamatan di Jawa Tengah berstatus Kecamatan Berdaya pada 2026. Sebuah ambisi besar, namun berangkat dari keyakinan sederhana: negara harus hadir di tempat paling dekat dengan warganya.
Di Jawa Tengah, negara tak lagi hanya berbicara dari balik podium. Ia berjalan menyusuri kecamatan, mengetuk pintu-pintu desa, dan menyapa warganya dengan layanan nyata. Itulah makna Kecamatan Berdaya, ikhtiar menghadirkan negara yang lebih dekat, lebih peduli, dan tentunya lebih berdaya. (**)
