SEMARANG, smpantura – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menegaskan bahwa peristiwa tanah longsor yang melanda sejumlah kawasan di lereng Gunung Slamet, terutama di wilayah Kabupaten Pemalang dan Purbalingga, tidak berkaitan dengan kegiatan penambangan. Kesimpulan tersebut di ambil setelah di lakukan pengecekan langsung di lapangan serta analisis teknis oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Tengah.
Kepala Dinas ESDM Jawa Tengah, Agus Sugiharto, menjelaskan bahwa longsor terjadi akibat faktor alam. Curah hujan dengan intensitas tinggi yang berlangsung selama beberapa hari membuat kondisi tanah menjadi jenuh air, sehingga daya dukung lereng berkurang dan memicu terjadinya longsor.
“Longsoran terjadi pada lereng-lereng terjal di tubuh Gunung Slamet akibat hujan dengan intensitas tinggi dan durasi panjang. Ini murni faktor alam,” ujar Agus saat di temui di Semarang, Rabu, 28 Januari 2026.
Potensi
Agus menjelaskan, tanah di kawasan tersebut memiliki porositas tinggi dan mudah menyerap air. Ketika kondisi tanah mencapai titik jenuh, di tambah kemiringan lereng yang curam, maka risiko longsor tidak terhindarkan. Selain curah hujan, faktor litologi atau jenis batuan yang mudah lapuk turut memperbesar potensi gerakan tanah.
Terkait isu keterkaitan pertambangan, Agus menegaskan bahwa tidak ada aktivitas tambang yang berada di tubuh Gunung Slamet. Lokasi pertambangan berada di bagian kaki gunung dengan elevasi ratusan meter lebih rendah dari titik mahkota longsoran.
“Lokasi tambang berada jauh dari titik longsor. Tidak ada pertambangan yang masuk ke tubuh Gunung Slamet,” tegasnya.
Upaya
Dalam upaya mitigasi bencana, Dinas ESDM Jawa Tengah secara rutin menyampaikan informasi potensi gerakan tanah kepada seluruh bupati dan wali kota di Jawa Tengah setiap bulan, terutama selama musim penghujan. Informasi tersebut di susun berdasarkan overlay peta rawan longsor dengan data prakiraan cuaca dan curah hujan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
