Sejak di luncurkan Gubernur Ahmad Luthfi pada Agustus 2025, JNN mulai menemukan penggunanya. Hingga Desember, tercatat 7.034 warga telah mengunduh dan menggunakan aplikasi ini. Dari sana, ribuan suara mengalir.
“Total aduan yang masuk mencapai 9.247 aduan, dan 3.020 di antaranya berasal langsung dari aplikasi JNN,” kata Agung. Sebuah angka yang menunjukkan kepercayaan publik mulai tumbuh.
Dari total aduan tersebut, 5.449 aduan atau sekitar 59 persen telah di selesaikan. Sisanya masih dalam proses verifikasi dan tindak lanjut. Bagi Pemprov, angka itu bukan sekadar statistik, melainkan cermin keterlibatan warga dalam mengawal jalannya pemerintahan.
Namun teknologi bukan jawaban tunggal. Pemerintah memahami, tidak semua warga nyaman dengan layar dan aplikasi. Karena itu, pendekatan fisik tetap dijaga melalui program Kantor Gubernur Rumah Rakyat.
Di tempat ini, warga bisa datang langsung. Duduk, berbicara, menyampaikan keluhan dan aspirasi tanpa sekat birokrasi. Kantor Gubernur bukan hanya simbol kekuasaan, tetapi ruang layanan.
“Kantor Gubernur juga menjadi tempat pelayanan langsung kepada masyarakat,” terang Agung.
Rumah Rakyat tidak hanya hadir di Semarang. Titik layanan juga tersedia di kantor eks Bakorwil Pati, Solo, dan Banyumas. Pemerintah mendekat ke warga, bukan sebaliknya.
Aduan yang masuk pun beragam: jalan rusak, penerangan umum, fasilitas publik, layanan kesehatan, pendidikan, hingga bantuan sosial. Semua menjadi bentuk partisipasi warga dalam mengontrol kinerja pemerintah.
“Masyarakat memberikan kontrol terhadap program pemerintah. Dengan laporan itu, kekurangan bisa segera dibenahi,” ungkap Agung.
