smpantura – Ketika mendengar kata infrastruktur, bayangan banyak orang hampir selalu sama, jalan yang mulus, jembatan yang kokoh, saluran irigasi yang lancar, atau lampu jalan yang terang di malam hari. Gambaran itu wajar, karena infrastruktur selama ini memang identik dengan sesuatu yang bisa di lihat dan di sentuh. Namun, ada satu jenis infrastruktur yang jarang masuk dalam bayangan kita, padahal hampir setiap hari kita bergantung padanya, yaitu infrastruktur digital.
Sebagai pegiat literasi digital, saya melihat persoalan ini cukup sederhana sekaligus mendasar. Kita hidup di zaman ketika urusan sehari-hari mengakses layanan pemerintah, mencari informasi, belajar, bekerja, hingga berbelanja semakin bergantung pada koneksi internet dan sistem digital. Tanpa di sadari, infrastruktur digital sudah menjadi bagian dari kehidupan kita, sama pentingnya dengan jalan dan jembatan.
Sayangnya, cara pandang terhadap infrastruktur belum sepenuhnya berubah. Tidak hanya di masyarakat, di kalangan pemerintah pun masih sering terlihat pemahaman yang setengah-setengah. Infrastruktur masih di anggap urusan fisik semata, sementara digitalisasi di pandang sebagai tambahan atau sekadar proyek inovasi. Akibatnya, ketika anggaran di bahas dan prioritas di tentukan, infrastruktur digital kerap berada di barisan belakang.
Di sisi lain, kita sering mendengar janji tentang pelayanan publik yang serba digital. Aplikasi di luncurkan, layanan daring di perkenalkan, dan pemerintah daerah menyatakan komitmen untuk mempermudah urusan masyarakat. Namun, komitmen itu tidak selalu di ikuti dengan dukungan yang memadai pada fondasinya. Banyak sistem digital di bangun di atas jaringan yang tidak stabil, perangkat yang terbatas, dan sumber daya manusia yang belum sepenuhnya di dukung.
