Di luar penetapan upah, Ahmad Luthfi juga menyampaikan sejumlah kebijakan pendukung yang menyasar langsung kebutuhan buruh. Pemprov Jateng menyiapkan Peraturan Gubernur tentang Koperasi Buruh, penguatan akses transportasi melalui tarif Bus Trans Jateng Rp 1.000 bagi buruh, serta regulasi penyediaan daycare di lingkungan perusahaan.
Selain itu, Pemprov Jateng juga mendorong program perumahan buruh yang lebih terjangkau.
“Kami menyiapkan kebijakan pendukung. Mulai dari koperasi buruh, transportasi, daycare, dan sampai perumahan buruh. Supaya kebutuhan hidup buruh bisa lebih terjangkau dan efisien,” ujar Gubernur.
Apresiasi
Apresiasi terhadap kebijakan UMP 2026 datang dari kalangan serikat buruh. Ketua DPD Serikat Pekerja Nasional (SPN) Jawa Tengah, Maksuri, mengatakan, penggunaan nilai alfa 0,90 sesuai dengan aspirasi buruh yang sejak awal di suarakan melalui dewan pengupahan.
“Perwakilan dari Serikat Pekerja Nasional melalui dewan pengupahan tetap bertahan di angka 0,90,” kata Maksuri.
Menurutnya, sikap tersebut di perjuangkan secara konsisten oleh unsur serikat pekerja di berbagai kabupaten/kota di Jawa Tengah.
Senada, perwakilan Aliansi Serikat Buruh Jepara, Sudarmadi, menilai keputusan gubernur mencerminkan keberpihakan kepada pekerja tanpa melanggar ketentuan hukum.
“Terima kasih Pak Gubernur Luthfi. Penetapan di batas tertinggi, yaitu 0,90, itu sudah tepat. Secara regulasi aman dan menjadi bentuk apresiasi bagi pekerja,” ujarnya.
Di tengah dinamika hubungan industrial, pertemuan langsung antara gubernur dan buruh siang itu menjadi penanda penting. Kebijakan yang kerap di baca sebagai angka di atas kertas, setidaknya hari itu, di sampaikan langsung kepada mereka yang akan menjalaninya. (**)
