”Biaya kampanye calon kepala daerah dalam Pilkada langsung sangat mahal. Ini yang harus kita evaluasi agar orang-orang yang benar-benar ingin mengabdi kepada masyarakat, bangsa, dan negara bisa maju tanpa terhalang biaya yang luar biasa besar,” ucapnya.
Hal lain yang menjadi pertimbangan adalah, dengan Pilkada melalui DPRD berpotensi mengurangi polarisasi di tengah masyarakat yang kerap muncul dalam pemilihan langsung. Sudah jamak di ketahui, proses pemilihan langsung seringkali membuat masyarakat terbelah dan tidak sedikit menimbulkan gesekan-gesekan keras antar pendukung.
”Atas dasar efisiensi proses, mekanisme, dan anggaran, kami mendukung rencana pilkada melalui DPRD. Bagi kami, mekanisme pemilihan kepala daerah oleh DPRD tidak menghilangkan esensi demokrasi. Ini mengingat anggota DPRD merupakan wakil rakyat yang di pilih melalui pemilihan umum. Dengan demikian, proses tersebut tetap bersumber dari mandat rakyat,” tegas Benny. (**)
