BATANG, smpantura – Fraksi Partai Gerindra DPRD Batang menyatakan dukungannya terhadap wacana pemilihan kepala daerah baik gubernur, bupati, maupun walikota melalui mekanisme Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Hal ini di sertai dengan pertimbangan banyak hal positif yang di dapatkan dari pelaksanaan pemilihan kepala daerah melalui DPRD.
”Kami mendukung rencana atau langkah untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Baik di tingkat bupati, wali kota, maupun gubernur. Langkah ini sangat strategis untuk memperbaiki tata kelola demokrasi di tingkat daerah,” ujar Wakil Ketua DPRD Batang Benny Abidin, Kamis (31/12).
Politisi senior Partai Gerindra Batang ini mengatakan, salah satu pertimbangan utama dukungan tersebut adalah aspek efisiensi. Di bandingkan mekanisme pemilihan langsung yang selama ini di terapkan. Ia menilai pemilihan melalui DPRD dapat memangkas berbagai tahapan. Mulai dari penjaringan kandidat, pelaksanaan pemilihan, hingga kebutuhan anggaran dan ongkos politik secara keseluruhan.
Benny mengungkapkan, pada 2015 dana hibah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pelaksanaan pilkada tercatat hampir mencapai Rp 7 triliun. Angka tersebut terus meningkat signifikan dan pada 2024 bahkan telah melampaui Rp 37 triliun.
”Anggaran untuk pilkada yang tidak sedikit itu bisa di alokasikan untuk hal-hal yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Dan lebih produktif seperti pengentasan kemiskinan, penanganan stunting, atau untuk mendukung pendidikan sebagai upaya mencerdaskan generasi masa depan,” ujarnya.
Benny menambahkan, dengan pelaksanaan kepala daerah melalui DPRD juga akan memutus rantai politik yang bersifat transaksional. Ia mencontohkan, tingginya ongkos politik yang harus di tanggung calon kepala daerah dengan Pilkada langsung. Menurutnya, biaya pencalonan dan kampanye saat ini tergolong sangat mahal dan kerap menjadi hambatan bagi individu yang sebenarnya memiliki kapasitas dan kompetensi untuk memimpin daerah.
