“Ada sekitar 250 rumah yang hilang dan tidak bisa di bangun lagi. Ini harus jadi prioritas. Dinas sosial provinsi dan kabupaten harus memikirkan masa depan masyarakatnya,” tegasnya.
Ia meminta pendataan warga yang akan direlokasi di lakukan secara detail dan berkelanjutan. “Harus mulai di data. Jangan di tinggal. Jangan sampai bencana selesai, tapi masyarakat malah keleleran,” katanya.
Menurut Ahmad Luthfi, hunian sementara harus di proyeksikan sebagai tahapan menuju hunian tetap, bukan sekadar tempat pengungsian.
“Huntara itu di proyeksikan menjadi huntap. Fasilitas umum harus lengkap,” ujarnya.
Terkait pembangunan hunian tetap, Gubernur menekankan pentingnya kepastian hukum atas lahan yang di siapkan pemerintah daerah.
“Pemda siapkan lokasi dengan dasar hukum yang jelas. Soal pembangunan, provinsi yang menangani. Tugas pemda segera memetakan lokasi yang cocok,” katanya.
Relokasi, lanjut Ahmad Luthfi, harus mempertimbangkan aspek sosial agar masyarakat dapat beradaptasi dan hidup mandiri di tempat baru.
“Hadirnya negara adalah memberi kepastian bahwa masyarakat di huntap bisa eksis dan mandiri. Inilah makna hadirnya negara,” ujarnya.
Gubernur juga meminta seluruh unsur terkait, TNI, Polri, dan SAR, untuk siaga penuh guna mengantisipasi potensi bencana susulan.
250 Rumah Terdampak
Bupati Tegal Ischak Maulana Rohman mengatakan, hingga Rabu sore, pergerakan tanah masih bersifat dinamis dan berdampak pada ratusan rumah warga.
“Berdasarkan laporan terakhir, sekitar 250 rumah terdampak dan 804 jiwa harus mengungsi. Karena pergerakan tanah masih dinamis, kami memprioritaskan keselamatan warga melalui pemantauan dan evakuasi ke titik-titik aman,” ujar Ischak.
