Sejak dioperasikan Mei-Oktober 2025, sistem JNN telah mencatat lebih dari 9.300 aduan, dengan sekitar 5.900 laporan sudah terselesaikan.
Gubernur menegaskan, semangat “Ngopeni–Nglakoni” harus menjadi budaya kerja seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Jawa Tengah.
“Pelayanan publik itu bukan cuma administrasi, tapi soal empati. Pemerintah harus hadir, mendengarkan, dan menyelesaikan. Itulah makna ngopeni sekaligus nglakoni,” ujar Luthfi.
Ia juga meminta seluruh aparatur menjaga keterbukaan informasi, agar masyarakat bisa memantau jalannya pemerintahan.
“Sekarang ini semua harus terbuka. Masyarakat bisa ngecek langsung baik anggaran maupun program. Karena birokrasi kita itu dari masyarakat, untuk masyarakat, demi kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Program Rumah Rakyat dan JNN dikembangkan secara kolaboratif lintas perangkat daerah, bekerja sama dengan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Jawa Tengah sebagai mitra strategis peningkatan pelayanan publik.
“Silakan datang. Rumah kalian yang di Solo ada di Bakorwil Surakarta, yang di Pati ada di Bakorwil Pati, yang di Cilacap dan sekitarnya di Banyumas. Pemerintah siap melayani kapan saja,” pungkasnya. (**)
