BATANG, smpantura – DPRD Kabupaten Batang mengkritik pelaksanaan proyek pembangunan jaringan gas APBN untuk warga di wilayah Kabupaten Batang. Ini di karenakan tidak ada sosialisasi ataupun rapat kerja dengan DPRD Batang terkait pembangunan jaringan gas tersebut dan di lapangan menyebabkan persoalan di tengah masyarakat.
Hal tersebut mengemuka dalam kegiatan Sosialisasi Pembangunan Jaringan Gas APBN untuk Rumah Tangga di Kabupaten Batang 2025 – 2026 di DPRD Batang, Senin (19/1).
”Kita selama ini tidak di kasih tahu informasi soal proyek pembangunan jaringan gas APBN rumah tangga yang di adakan. Proyek sudah berjalan 80 %, baru ada sosialisasi ke DPRD,” ujar Ketua Komisi III DPRD Batang Nur Cahyaningsih.
Ia mempertanyakan proyek ini karena di nilai tidak melalui proses sosialisasi yang seharusnya di lakukan. Padahal ini merupakan proyek dari pemerintah pusat yang seharusnya juga di komunikasikan dengan DPRD Batang. Disisi lain, proyek ini juga ternyata menimbulkan keluhan dari masyarakat, terutama di wilayah Kecamatan Gringsing.
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Batang, Kukuh Fajar Romadhon mengungkapkan, proyek pembangunan jaringan pipa gas tersebut telah menyebabkan persoalan di masyarakat. Persoalan itu kemudian di laporkan ke anggota dewan selaku wakil rakyat.
”Ketika mendapat laporan, kita justru kaget karena pekerjaan sudah berjalan dan hampir mencapai 80 persen. Padahal selama ini dari pihak rekanan pelaksana maupun Pemkab, belum pernah berkoordinasi dengan kami,” ucapnya.
Kukuh bahkan menduga, pihak Pemkab yang selama ini di ajak koordinasi oleh pihak Kementerian ESDM dan pihak rekanan, sengaja tidak berkoordinasi dengan DPRD Batang. Akibatnya informasi keberadaan proyek itupun tidak sampai ke pihak dewan.
