BREBES, smpantura – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Peradaban Bumiayu kecewa atas pencatutan istilah Kabupaten Brebes Selatan, pada banner Kegiatan Pembekalan Kuliah Kerja Nyata (KKN) tahun 2026. Bahkan, atas kekecewaan ini, BEM dan Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Universitas Peradaban Bumiayu menggudang pimpinan kampus untuk berdialog terkait penulisan istilah tersebut, beberapa waktunl lalu.
Namun BEM harus menelan kekecewaan kembali, kerena pimpinan kampus tidak hadir dalam dialog tersebut.
Ketua BEM Universitas Peradaban Bumiayu, Zihan Derismayani mengatakan, pencantuman istilah itu tidak hanya keliru secara nomenklatur. Tetapi juga berpotensi menimbulkan kesalahpahaman publik. Kegiatan pembekalan KKN itu berlangsung pada 8 Januari 2026 lalu. Di sisi lain, wacana pemekaran wilayah tersebut belum sah secara hukum sebagai daerah otonom baru.
“Tulisan tersebut memiliki unsur politik. Seharusnya universitas bisa menjaga marwahnya agar tidak di tunggangi pihak manapun,” tegas Zihan Derismayani, dalam siaran pers tertanggal 11 Januari 2026.
Klarifikasi
Dalam upaya mencari klarifikasi, kata dia, BEM dan DPM mengundang pimpinan universitas serta jajaran Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) selaku panitia KKN 2026 untuk hadir dalam ruang dialog. Namun, pihak kampus tidak menghadiri forum tersebut.
“Kami kecewa terhadap sikap Rektorat dan LPPM yang tidak bisa menghadiri audiensi,” ungkapnya.
Lebih lanjut ia mengatakan, absennya rektorat dinilai memperuncing kekecewaan mahasiswa. Ketidakhadiran itu menunjukkan kurangnya komitmen kampus dalam menjaga transparansi dan etika akademik. Terutama ketika menyangkut isu yang berpotensi menimbulkan kontroversi publik. Meski pihak kampus sudah melayangkan permohonan maaf, BEM Universitas Peradaban tetap menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap etika akademik dan kredibilitas institusi. Mahasiswa berharap kampus menjaga marwah akademik. Ini agar tidak ditunggangi kepentingan politik daerah.
