SEMARANG, smpantura – Pembangunan menemukan maknanya saat negara mampu hadir dekat dengan masyarakat, bukan sekadar dalam wacana. Dari ruang pelayanan sederhana hingga balai kecamatan, kerja-kerja inilah yang membentuk dampak nyata bagi warga.
Di Jawa Tengah, ia justru memilih menyusur nadi kehidupan warga. Dari balai kecamatan, lapangan desa, hingga ruang pelayanan sederhana. Dari kegelisahan itulah Kecamatan Berdaya dirancang, sebuah ikhtiar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk memendekkan jarak antara kebijakan dan warga.
Bagi Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen, kecamatan bukan sekadar wilayah administratif. Ia adalah simpul kehidupan, tempat warga mengurus hak, mencari perlindungan, mengembangkan potensi, dan berharap pada masa depan yang lebih baik. Melalui Kecamatan Berdaya, negara dihadirkan lebih dekat, lebih membumi, dan lebih terasa manfaatnya.
Sepanjang 2025, gagasan itu mulai berwujud. Sebanyak 142 kecamatan di Jawa Tengah ditetapkan sebagai proyek percontohan Kecamatan Berdaya dan mulai menjalankan program pemberdayaan. Di wilayah-wilayah ini, layanan perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, hingga ruang aktualisasi generasi muda mulai ditata dan dijalankan secara terintegrasi.
“Kecamatan Berdaya adalah jembatan layanan pemerintah ke 8.490 desa dan 576 kecamatan,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Jawa Tengah, Nadi Santoso, Senin, 29 Desember 2025.
Dari jembatan inilah, warga Jawa Tengah diharapkan dapat mengakses layanan negara tanpa harus merasa jauh dan terpinggirkan. Program ini dibangun di atas empat pilar utama.
